menteri pada negeri (mendagri) gamawan fauzi menyatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, ujarnya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain telah kami evaluasi, tinggal soal batas wilayah yang belum selesai, tutur mendagri pada kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditentukan dengan pemerintah daerah setempat, adalah salah Salah satu syarat agar memesan sebuah daerah dimekarkan daripada daerah induknya.
oleh sebab itu, mendagri mengimbau terhadap pejabat pemerintah terkait supaya melaksanakan terlebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja buat batas masih, tapi persoalan batas lama belum beres, nanti malah menimbulkan konflik lagi soal batas. dengan demikian dari tersebut selesaikanlah melalui gubernur lebih-lebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, di pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota menungkapkan usulan pembentukan provinsi terhadap gubernur, agar mencari persetujuan, melalui melampirkan dokumen masukan masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota dan keputusan bupati-walikota.
kemudian, pada keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten kepada presiden melalui menteri di negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan warga melakukan penampilan demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi itu berujung bentrok diantara warga pendemo juga aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, sampai menewaskan empat penduduk.
massa dan membakar kantor polsek rupit juga polsek karang jaya dan terletak di pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tidak dapat ditolerir guna mendesak pengesahan suatu daerah baru.
kerusuhan tak membeli sebuah daerah disahkan. tak boleh banyak pemaksaan, semua mesti berpedoman di aturan hukum, katanya.